RIEN Kuntari, wartawan Kompas, adalah salah seorang Indonesia yang mempunyai akses sangat luas di Timor Leste. Ia adalah satu-satunya wartawan Indonesia yang bisa tidur di kemah Taur Matanruak, kini Panglima FDTL/ETDF (Angkatan Beladiri Timor Leste), ketika mewawancarainya di saat-saat terakhir yang amat kritis menjelang Referendum 1999.

Untuk mewawancara Taur Matanruak, Rien harus berjalan kaki puluhan kilometer di hutan, yang menjadi pangkalan gerilya Fretilin di pegunungan yang menghadap ke Lautan Pasifik Selatan. Demikian dekat Rien dengan sejumlah petinggi di Timor Leste sekarang ini, sehingga menurut seorang kepercayaan Xanana, Presiden Timor Leste itu menyebut Rien dengan ”orang kita.”

Maka, hari Minggu 28 April lalu saya setengah terkejut ketika membaca laporan Rien yang begitu trenyuh, bernada kepedihan, ketika Rien berkisah tentang Timor Leste yang baru saja dikunjunginya untuk meliput pemilihan presiden. Tetapi Rien benar bahwa ia tidak sendirian. Boleh dibilang semua orang Indonesia yang mengunjungi Timor Leste kini, pernah terserang sindrom seperti itu. Perpisahan, kapan pun, di mana pun, dan karena sebab apa pun, selalu pedih. Apalagi kalau perpisahan itu sempat diwarnai hati yang terluka di antara kedua pihak.

Namun sebetulnya, Rien juga pasti mengetahui, perpisahan itu adalah jalan terbaik bukan hanya untuk Timor Leste, tetapi juga bagi Indonesia. Tanpa persoalan Timor Leste, kini diplomasi luar negeri Indonesia menjadi sangat leluasa dan tanpa beban dalam merebut kembali citra Indonesia sebagai salah satu pemimpin besar, baik di kawasan ini maupun secara global. Rencana kunjungan Presiden Megawati ke Dili dalam rangka perayaan kemerdekaan Timor Leste 20 Mei besuk—rencana yang menjadi salah satu topik paling hangat di Dili—akan menjadi tonggak yang luar biasa dalam membangun citra baru tersebut.

Apalagi jika kelak Indonesia bisa dengan elegan keluar dari stigma Timor Leste yang selama ini cukup menghambat pemulihan hubungan yang pernah sangat indah dengan Australia. Megawati mempunyai peluang sangat bersejarah dalam upaya pemulihan ini, sehingga dua bangsa besar, Indonesia dan Australia, dapat kembali bersama-sama menjadi pilar penyangga perdamaian di Pasifik Selatan, salah satu kawasan terdamai di dunia saat ini.

”Winning game”

Peluang kita untuk mengubah Timor Leste dari losing game menjadi winning game, juga secara nyata bisa diperoleh di dunia bisnis. Ambil contoh apa yang terjadi hampir dua tahun terakhir ini. Sebelum Referendum 1999, setiap tahun APBN harus mengalokasikan ekivalen sekitar Rp 1 trilyun untuk pembangunan Timor Leste. Belum lagi dana nonbudgeter yang dikendalikan langsung militer, serta nyawa-nyawa yang boleh dibilang setiap pekan berguguran di sana.

Lalu, apa yang terjadi kini? Ambil contoh penerbangan Merpati. Sejak akhir tahun 1999, Merpati yang kini menerbangi Denpasar-Dili tujuh kali seminggu sebagai salah satu jalur tergemuk, sedikitnya telah mengantungi sekitar 50 juta dollar AS (Rp 470 milyar) dari jasa angkutan orang dan barang. Belum lagi pariwisata di Bali yang menikmati tamu dari Dili setiap akhir pekan.

Pertamina juga pesta dollar. Dulu, Pertamina harus menjual premium dan lain-lain di Dili dengan harga subsidi seperti di Jakarta. Kini Pertamina menjualnya di Dili dengan harga 2-3 kali lipat. Jika konsumsi rata-rata BBM di Timor Leste adalah 20.000 – 30.000 ton per bulan, kita tinggal hitung saja berapa keuntungan Pertamina sejak akhir tahun 1999 hingga sekarang.

Telkom dulu harus mensubsidi operasinya. Kini, Telkom ongkang-ongkang kaki tinggal menerima hasil sewa operasi peralatannya oleh Telstra, telkomnya Australia yang kini berkiprah di Timor Leste. Industri dan perdagangan di Surabaya pun menikmati rezeki lumayan, karena walaupun sudah mulai mendapat saingan dari Thailand dan Cina, praktis hampir semua kebutuhan sembako, elektronik, bangunan, bahan baku industri, kertas, dan alat tulis masih didatangkan dari Surabaya.

Kalau saja tidak ada penempatan kekuatan militer yang begitu mencolok di perbatasan Timor Leste dan Timor Barat, arus barang dari Surabaya ke Dili itu pasti akan jauh lebih cepat dan jauh lebih besar. Selama perbatasan ditutup, arus barang dari Surabaya harus menempuh perjalanan laut dua-tiga minggu untuk sampai ke Dili, padahal jika melalui jalan darat dan feri hanya empat-lima hari.

Arus barang ini juga bisa memberikan trickle down effect yang besar bagi masyarakat sepanjang rute darat Surabaya-Dili itu ketika melewati NTT. Kehadiran militer dengan skala besar di perbatasan Timor Leste dan Timor Barat juga menghilangkan kesempatan tumbuhnya ekonomi rakyat setempat. Harga komoditas pertanian di Timor Barat (orang Timor Leste menyebutnya dengan Timor Loromanu), rata-rata hanya sekitar 30-50 persen dari Timor Leste yang berekonomi dollar (kecuali beras yang belakangan ini dibanjiri Vietnam). Andaikata terjadi transaksi bebas di perbatasan, betapa untungnya masyarakat Timor Barat.

Begitu besar potensi perdagangan di perbatasan ini sehingga ekonom Faisal Basri ketika bertemu dengan mitranya, sejumlah ekonom muda Timor Leste, Joao Saldanha dan kawan-kawan dari East Timor Study Group di Dili tahun lalu, pernah secara panjang lebar dan antusias mendiskusikan kemungkinan membentuk semacam free economic zone di perbatasan Timor Leste dan Timor Barat. Gagasan ini kemudian ditangkap oleh Pemda NTT meskipun hingga kini tetap tinggal sebatas wacana.

Timor Leste juga membutuhkan ribuan guru, perawat, dan dokter bahkan teknisi dengan gaji sedikitnya Rp 3-5 juta per bulan di luar dokter. Timor Leste dengan penduduk satu juta orang memang bukan pasar berskala besar. Tetapi sebagai negara baru, Timor Leste mendapat kemudahan ekspor dengan bebas bea masuk ke Amerika Serikat untuk 49 jenis hasil industri dan komoditas pertanian jika berlabel made in Timor Leste. Belum lagi akses pasar sejenis ke Uni Eropa, baik secara langsung, maupun secara tidak langsung melalui Portugal.

Sehubungan dengan peluang ini, Penasihat Kadin Timor Leste (ASSET) Manuel Carascalao yang beristrikan wanita Makassar, serta Ketua ASSET Oscar Lima berulang kali mengundang pengusaha Indonesia untuk berinvestasi di Timor Leste dengan investasi minimal 50.000 100.000 dollar AS dan kemungkinan kemudahan jalur pintas untuk mendapatkan status permanent resident (penduduk tetap). Oscar bahkan membuka pula kemungkinan industri komponen low end-nya di Kupang, sedangkan high end termasuk pengepakannya untuk ekspor dibuat di Timor Leste.

Ekonomi jasa
Timor Leste sekarang ini memang tidak lebih dari sebuah negara baru dengan persoalan kemiskinan dan berbagai persoalan lainnya yang kompleks sebagaimana yang dikisahkan Rien Kuntari. SDM-nya pun masih sangat terbatas untuk menjadi sebuah kekuatan perubahan meloncat bagi Timor Leste. Bagi cukup banyak orang Timor Leste sendiri, potret kemiskinan dan keterbelakangan ini bahkan sempat menjadi keputusasaan dan kepasrahan.
Sebagai saudara tua yang pernah seperempat abad mengangkangi Timor Leste, sebetulnya kita tidak bisa mencuci tangan dengan realitas yang dikisahkan Rien Kuntari tersebut. Kemiskinan dan buruknya mutu SDM itu adalah sisa-sisa ”peradaban buruk” yang kita bawa ke sana, termasuk soal KKN, premanisme, kekerasan, dan ketidakpatuhan pada hukum.

Namun, Timor Leste yang kini miskin, terkebelakang, dan penuh persoalan, boleh jadi adalah Timor Leste yang jauh lebih beruntung dibandingkan Indonesia tahun 1945, bahkan bisa juga dari Indonesia yang kini terperangkap dalam ketidakmenentuan arah reformasi, termasuk reformasi hukum dan politik.

Panglima FDTL Brigjen Taur Matanruak telah berulangkali secara tegas menyatakan bahwa doktrin militer Timor Leste akan selalu dan tetap tunduk pada legitimasi pemerintahan sipil. Ini membuat persoalan sangat pelik yang dihadapi Indonesia dengan ambivalensinya soal TNI serta segala dampak negatifnya pada hambatan reformasi hukum dan politik nasional, tidak akan dialami oleh Timor Leste.

FDTL juga sejak awal menegaskan tidak akan menggunakan sistem teritorial dan akan tetap mempertahankan jumlah kecil walaupun kelak ekonomi minyak akan membanjiri Timor Leste dengan dollar. Ini karena FDTL percaya bahwa polisi lebih dibutuhkan rakyat bahwa diplomasi adalah survival policy yang terbaik bagi Timor Leste, dan bahwa kemakmuran serta keadilan otomatis akan membuat rakyat loyal pada negaranya.

Dalam bidang ekonomi pun, disiplin fiskal yang selama dua tahun ini dengan ketat diberlakukan di Timor Leste—antara lain melalui tidak adanya subsidi beras dan BBM, serta bea masuk yang ketat di sebuah ekonomi yang penyelundupannya sangat minim—memang sempat menimbulkan beban ekonomi yang besar bagi rakyat, terutama dari sudut efek inflatoir-nya.

Disiplin fiskal ini tidak saja akan membuat fundamental ekonomi Timor Leste kokoh sejak dini, tetapi juga secara nyata telah memberikan penerimaan yang secara relatif cukup kuat bagi pemerintah untuk mulai membangun. Model ini juga akan sangat meminimalkan manipulasi populis oleh para politisi partai besar di Timor Leste merdeka nanti, karena sejak sangat dini kultur kesadaran pajak akan mengontrol perilaku pejabat pemerintah/birokrasi. Apalagi dengan diberlakukannya mata uang dollar AS sebagai mata uang resmi Timor Leste, maka dollarisasi moneter dan ekonominya akan menuntut Timor Leste bisa survive dengan efisiensi ekonomi yang terus semakin baik, termasuk disiplin fiskalnya.

Dalam konteks itulah, dimotori oleh sejumlah ekonom muda lulusan AS-Australia-Selandia Baru dan Indonesia, Joao Saldanha dan kawan-kawan dari East Timor Study Group di Dili yang umumnya apolitik, kini sedang terjadi perdebatan besar di Timor Leste mengenai model ekonominya ke depan, terutama dengan bakal datangnya ekonomi migas tahun 2005.

Sejak dini, East Timor Study Group sudah mewanti-wanti tentang ancaman Dutch Disease—paradoks melemahnya pertumbuhan ekonomi akibat ketergantungan yang terlalu besar pada satu jenis komoditas, misalnya minyak bumi—dan mengimbau pemerintahan Xanana – Alkatiri untuk segera menyusun sebuah blue print ekonomi Lorosae dengan ancang-ancang pascaminyak bumi tahun 2025, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan pendidikan, maupun mempersiapkan sebuah model ekonomi alternatif sejak awal.

Dengan asumsi bahwa cadangan migas Timor Leste akan habis dalam 20 tahun, maka jika penerimaan royalti migas Timor Leste sekitar 3 milyar dollar AS per tahun mulai tahun 2005 (sekitar Rp 3 trilyun untuk negara dengan penduduk kurang dari 1 juta orang, atau rasio fiskal Rp 3 juta per penduduk per tahun), maka selambat-lambatnya tahun 2025 ekonomi Timor Leste harus sudah mampu melepaskan diri dari ekonomi migas.

Prof Stephanie Fahey dari Institut Riset Asia-Pasifik di Universitas Sydney dalam salah satu kertas kerjanya tentang Timor Leste, meski tidak menolak intensifikasi ekonomi agraris yang disebutnya biasanya penuh dengan subsisdi terselubung, begitu pula ekonomi ekspor semacam industri di Taiwan yang bisa berdampak pada lingkungan, tetap lebih cenderung menawarkan apa yang disebutnya rentier economy atau ekonomi jasa bagi Timor Leste.

Dengan panjang lebar ia menguraikan potensi ekonomi jasa bagi Timor Leste, mulai dari yang konvensional seperti turisme, kasino, pangkalan militer, bendera kapal antarbenua, fasilitas transito, persinggahan yacht, pendidikan tinggi yang berkualitas dan lain-lain, sampai ke yang spesifik seperti fasilitas bebas pajak untuk perbankan dan lembaga keuangan, telekomunikasi berbasis satelit, bunker pergudangan, fasilitas pengolahan dan daur ulang sampah, serta berbagai outsourcing jasa dari Australia, Singapura, dan Eropa.

Model ekonomi seperti ini pun, menurut ekonom lainnya, akan menghindarkan Timor Leste dari penyakit otoriter rezim minyak bumi yang hadir di hampir semua negara yang eknominya didominasi penerimaan migas. Hanya, model ekonomi sebagaimana yang diimpikan Stephanie bagi Timor Leste itu, tentu membutuhkan infrastruktur yang prima, SDM yang unggul, hukum yang disiplin, dan pemerintahan yang sangat stabil. Tetapi jika Pemerintah Timor Leste secara sungguh-sungguh mendengar peringatan East Timor Study Group sejak dini, 20 tahun ekonomi migas adalah waktu yang sangat cukup untuk membangun infrastruktur ekonomi yang benar-benar kuat tersebut, dan mencetak SDM yang diperlukan untuk model rentier economy itu.

Dalam bidang SDM untuk model rentier economy pun, sebetulnya Timor Leste tidak separah yang diperkirakan. Sekarang ini terdapat sekitar 50.000 Timor diaspora yang tersebar di seluruh dunia, di Eropa, Amerika, Australia, dan Indonesia. Di Eropa, Amerika, dan Australia, sebagian besar dari mereka adalah profesional dari tingkat paling bawah sampai manajemen puncak.

Segelintir dari mereka ini sudah kembali ke Timor Leste. Tetapi sebagian besar dari mereka ini masih menunggu bagaimana perkembangan Timor Leste yang merdeka di bawah Presiden Xanana. Jika Timor Leste yang baru ini mampu tumbuh stabil, terutama tidak terseret pada rivalitas terselubung Xanana vs Marie Alkatiri yang seharusnya menjadi Dwitunggal, arus masuk keahlian dan modal dari Timor diaspora ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat bagi masa depan Timor Leste.

Apalagi jika pemerintahan yang stabil itu dapat memungkinkan penerimaan dari sekuritisasi migas (menerima pembayaran royalti migas lebih dulu dengan penerimaan yang didiskon) sehingga penerimaannya bisa dipercepat menjadi langsung mulai tahun 2002 ini dengan premium risk serendah mungkin, maka potret Timor Leste yang ekonominya ultra-modern ala Stephanie itu tentu kapan-kapan masih akan bisa dilihat oleh Rien Kuntari. (Valens Doy, wartawan)

Sumber: Laclolopalos